Rencana pembuatan  PLTA Koto panjang dimulai tahun 1979. PLN berencana  membangun dam skala kecil di Tanjung Pauh. Dam tersebut dibangun untuk memanfaatkan potensi air Batang Mahat anak Sungai Kampar Kanan. Guna merealisasikan rencana itu, PLN menggandeng TEPSCO (Tokyo Electric Power Service Co. Ltd) untuk melakukan kajian teknis yang hasilnya merekomendasikan pembangunan waduk di wilayah pertemuan antara Kampar Kanan dengan Batang Mahat dengan lokasi damsite di Koto Panjang. Maret 1980 dilakukan penelitian pra studi kelayakan. Hasilnya  membuahkan 2 usulan. Pertama, rencana dua bendungan. 1 berlokasi di Tanjung Pauh dan 1 lagi di Koto Panjang. Kedua, bendungan tunggal berskala besar di lokasi Koto Panjang. September-Oktober 1981, Japan International Cooperation Agency (JICA) menindaklanjuti hasil kajian TEPSCO dengan membanding kedua kedua hasil kajian tersebut. Bendungan tunggal berlokasi di Koto Panjang; kapasitas 114 MW; tinggi bendungan 78 meter. Yang akan tenggelam 2.6444 rumah; 8.989 ha kebun-sawah; jalan negara 25,3 km dan jalan propinsi 27,2 km. Sedangkan 2 bendungan bertahap, lokasi pertama di Tanjung Pauh; kapasitas 23 MW; tinggi bendungan 38 meter. Bendungan kedua berlokasi di Koto Panjang; kapasitas 41 MW; tinggi bendungan 30,5 m. Dari studi kelayakan tersebut, kedua bendungan ini akan menenggelamkan rumah sebanyak 390 buah, 1.860 ha sawah dan kebun dan jalan negara sepanjang 16 meter. Berdasarkan studi ini akhirnya diputuskan untuk membangun bendungan tunggal berskala besar dengan pertimbangan biaya lebih murah sedangkan kapasitas listrik yang dihasilkan lebih besar.
Tahun 1983 Pemda Kampar mulai melakukan rekayasa sosial melalui penggalangan masa untuk menyukseskan proyek pembangunan waduk PLTA Koto Panjang. Penggalanagan pertama bertempat di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Batu Bersurat.
Tahun 1984, Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) menggelontorkan dana sebesar 1, 152 Miliar Yen untuk Engineering Service Proyek PLTA Koto Panjang.  Tahun 1987-1990 Pemda Kampar antara tahun 1987-1990 melakukan pendataan harta kekayaan penduduk yang bakal tenggelam, seperti tanaman, rumah, pekarangan, sawah dan lain-lain. Pemerintah juga melarang penduduk membangun atau membuka lahan pertanian baru. Pemda juga menghentikan pembangunan sarana dan prasarana umum seperti, puskesmas, pasar atau juga sekolah bahkan jalan sepanjang 35 kilometer di daerah ini tidak lagi diperhatikan.

April 1990 mulai ada resistensi dari pihak Jepang,  Koran Nihon Keizai Shinbun memuat berita tentang kerusakan lingkungan berkaitan dengan proyek Koto Panjang. Hal ini mendorong kunjungan  Sumi Kazuo (Profesor Lingkungan dari  Yokohama City University)  dan Damono Akiko (Anggota Dewan Majelis Tinggi Jepang) mengunjungi lokasi pada bulan Agustus 1990. Hasil kunjungan tersebut Prof. Sumi Kazuo menyarankan Pemerintah Jepang menghentikan pemberian pinjaman untuk pembangunan dam Koto Panjang.

Bulan September 1990, Pemerintahan Jepang mengirim tim appraisal ke Indonesia akibat terjadinya perdebatan soal kelayakan secara ekonomi, sosial dan lingkungan dari proyek ini di Jepang.  Bulan Oktober 1990 memberitaan proyek PLTA Koto Panjang positif dibangun mulai gencar. Tanggal 9 Oktober 1990, dilakukan rekayasa sosial kedua melalui pertemuan di desa Pulau Gadang. Acara kebulatan tekad masyarakat tersebut ditandai dengan penyerahkan sebilah keris oleh salah seorang pucuk adat XIII Koto Kampar kepada Gubernur Riau Soeripto, dan lambang adat dan miniatur perahu kepada Bupati Kampar Saleh Djasit dan kepala  proyek pembangunan waduk Koto Panjang, Tunjung Wicaksono. Salah satu diktum kebulatan tekad tersebut berisi syarat pemindahan harus meliputi seluruh masyarakat desa dan di tempatkan di sekitar pinggiran danau. Penempatan kembali harus secara kolektif mutlak agar masyarakat dapat mempertahankan adat dan tradisi mereka.

Bulan Desember 1990, di Jepang, muncul desakan untuk menghentikan pendanaan atas proyek Koto Panjang. Meskipun demikian, pada tanggal 13 Desember Pemerintahan Indonesia dan Jepang tetap menanda tangani kesepakatan Exchance Note (E/N) atas proyek Koto Panjang dengan nama “Koto Panjang Hydroelecttric Power and Asosiated Transmision Line Project”. Jepang menggelontorkan dana pembangunan pertama sebesar 12,500 milyar Yen. Selanjutnya OECF membuat Law Agreement dengan Pemerintah Indonesia.
19 Januari 1991,  Pemerintah Jepang telah menerima semua laporan dari pihak Indonesia mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan pembanguan PLTA Koto Panjang. Disamping itu, Jepang juga telah menerima laporan dari delegasi fact finding yang dikirim oleh OECF pada bulan Desember  1990. Berdasarkan laporan tersebut, dikatakan bahwa sudah tidak ada masalah untuk soal ganti rugi.
3 April 1991, saat pelantikan Saleh Djasit sebagai Bupati Kampar Priode II, Gubri  Soeripto mengingatkan pelaksanaan pembangunan proyek listrik tenaga air Koto Panjang tidak boleh berhenti karena merupakan perjuangan yang cukup panjang (sejak tahun 1979). Kehadiran proyek ini akan dapat mengubah wajah Kabupaten Kampar kearah yang lebih cerah terutama mendorong pembangunan kelistrikan  serta berkembangnya industri, seperti pabrik kelapa sawit, kayu lapis dan industri hilir lainnya.
24 April 1991, PLN menyampaikan rencana studi banding ke Cirata dan Saguling di Jawa Barat yang melibatkan 150 orang pimpinan masyarakat guna memperlancar proses realisasi proyek fisik PLTA Koto Panjang. Sebab masyarakat harus tahu persis peran apa yang dimintakan kepada mereka agar PLTA Koto Panjang berjalan mulus.
April 1991, terkait dengan turunnya pembiayaan Dam, Pemerintah Jepang memberikan tiga syarat yaitu :
1. Gajah yang bermukim di lokasi harus diselamatkan dengan memindahkannya ke tempat perlindungan yang cocok.
2. Tingkat kehidupan KK yang kena dampak dari proyek Koto Panjang tingkat kehidupannya harus sama atau lebih baik dari kehidupannya di tempat lama.
3. Persetujuan pemindahan bagi yang terkena dampak proyek prosesnya harus dilakukan dengan adil dan merata.
Juli 1991, muncul masalah ketidak puasan dari masyarakat terkait ganti rugi. Mereka  mendatangi kantor perwakilan OECF di Jakarta. Tanggal 2 s/d 5 September 1991, lima orang utusan yang mewakili 4.885 KK warga Koto Kampar kembali melakukan aksi ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tentang rendahnya harga ganti rugi. Mereka mendatangi  DPR RI, Kedubes Jepang, Kantor OECF Jakarta¸dan Depdagri.
Oktober 1991, Pemerintah Indonesia menyerahkan rencana Aksi (Action Plan) menyangkut tiga syarat yang diajukan Pemerintah Jepang.  Tanggal 6 s/d 7 November 1991, OECF bersama aparat Pemda Riau dan Sumbar mengunjungi lokasi pemukiman Koto Ranah dan Muara Takus.
Desember 1991, Pemerintah Jepang dan OECF mengirim tim ke lokasi untuk konfirmasi mengenai rencana pengucuran  dana tahap II Koto Panjang sebesar 17,525 Miliar Yen. Bulan Januari 1992, Pemerintah Indonesia menyerahkan laporan akhir yang berisi bahwa tiga syarat yang ditetapkan telah dipenuhi.  Bulan Juli 1991, Pemerintah Jepang memerifikasi bahwa tiga syarat telah dipenuhi, dan secara resmi membuat kontrak perjanjian.
Bulan Agustus 1991, warga Pulau Gadang mulai dipindahkan ke lokasi pemukiman baru di Silam Koto Ranah.
Januari 1993 Pembangunan Pembangkit Listrik mulai dilaksanakan
29 Juli 1993,  warga Tanjung Pauh sebanyak 312 KK atau 1152 jiwa dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) II di Rimbo Datar Kecamatan Pangkalan.  Disusul warga Tanjung Balit sebanyak 401 KK dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) II di Rimbo Datar. Tanggal 8-10 Januari 1993, warga Muara Takus sebanyak 244 KK dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) I di Selatan Muara Takus Kec. XIII Koto Kampar. Tanggal  21 Maret 1993 giliran warga Muara Mahat sebanyak 447 KK dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) Blok X/G di daerah Sibuak Bangkinang Kec. Tapung dengan Pola PIR.  Tangal 28 Maret 1993, warga Koto Tuo sebanyak 599 KK dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) II Selatan Muara Takus Kec. XIII Koto Kampar. Bulan Agustus 1993, warga Tanjung Pauh sebanyak 38 KK atau 387 jiwa dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) II di Rimbo Datar. Bulan Agustus 1993, warga Tanjung Balit sebanyak 49 KK kembali dipindahkan ke Satuan Pemukiman (SP) II di Rimbo Datar. Bulan Oktober  1993, warga Tanjung Alai sebanyak 313 KK atau sebanyak 1600 jiwa dipindahkan ke ke Unit Pemukiman Penduduk (UPP) Ranah Koto Talago Kec. XIII Koto Kampar.   Tanggal 2 Juli 1995, warga Lubuk Agung sebanyak 220 KK atau 1082 jiwa dipindahkan ke Unit Pemukiman Penduduk (UPP) Ranah Sungkai Koto Tangah Kec. XIII Koto Kampar.
Maret 1996, Bendungan selesai dibangun dan penggenangan percobaan dilakukan.
Jumat, 28 Feruari 1997 dilaksanakan penggenangan secara resmi dengan penekanan tombol penurunan pintu-pintu sekat air dam. Mulai hari itu seterusnya secara perlahan-lahan air mulai merendam seluruh wilayah yang kini menjadi waduk PLTA Koto Panjang. Selanjutnya pembangkit mulai bekerja secara normal setelah enam bulan kemudian.


Post a Comment

Previous Post Next Post